PMJ NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Bintan Dalmasari dan anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir terkait dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Selain keduanya, tim penyidik KPK juga akan meminta keterangan dari Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Yulis Helen Romaidauli, dan dua pihak swasta bernama Ganda Tua Sihombing serta Mulyadi Tan.

"Pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Selain Apri, KPK juga menjerat Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd. Saleh H. Umar (MSU).

Kasus ini bermula pada awal Juni 2016 bertempat di salah satu hotel di Batam, Bupati Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan. Dalam pertemuan itu, diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Apri dengan inisiatif pribadi mengganti personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin Basirun (Ketua Dewan Kawasan Bintan) menetapkan komposisi personel baru yang diisi Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan Mohd. Saleh sebagai Wakil Kepala.