PMJ NEWS - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pengelolaan Kemenkeu sebagai bendahara negara bakal terus diupayakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, serta transparan.

Sri Mulyani melanjutkan, profesionalitas yang terus dijaga dan dengan penuh integritas menjadi tujuan dari aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara.

“Itu berarti mencakup seluruh aspek keuangan negara. Apakah sisi penerimaan, belanja, bahkan pembiayaan dan kekayaan negara,” ujarnya dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Dari sisi penerimaan, Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu terus mengawal sekaligus mengembangkan berbagai aksi dalam mencegah korupsi. Salah satunya yakni, melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.

“Misalnya integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya,” tuturnya panjang lebar.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Kemenkeu juga terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan memiliki tata kelola yang baik.

Hal ini bertujuan dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing ekonomi di Tanah Air.

Adapun, dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Sri Mulyani menegaskan, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak

Bahkan, Kemenkeu juga sudah meningkatkan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara atau PNBP minerba. Hal ini untuk memastikan kepatuhan wajib pajak di sektor minerba.