PMJ NEWS -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, penerimaan negara, khususnya perpajakan pada tahun 2020 mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi Covid-19.

“Tax ratio (rasio perpajakan) kita turun di bawah 9 persen. Namun, saat kita menghadapi tekanan yang luar bisa, kita harus memberi insentif agar wajib pajak dan dunia usaha bisa survive (bertahan hidup),” ujarnya, saat sambutan Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak melalui virtual, di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Adapun, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menganggarkan untuk dunia usaha pada 2020 dalam bentuk berbagai stimulus perpajakan sebesar Rp56,12 triliun. Namun, realisasinya hanya Rp53,86 triliun.

Bantuan itu membuat penerimaan pajak turun. Sampai akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.069,98 triliun.

Angka ini meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun atau hanya mencapai 89,25 persen.

Tetapi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,71 persen.

Selain itu, rasio perpajakan terus turun sejak 2018. Tiga tahun lalu, rasio pajak 10,24 persen, setahun kemudian turun menjadi 9,76 persen. Sedangkan, khusus tahun ini pemerintah lebih optimistis.

Menurut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, rasio dipatok 8,18 persen.

Masih dari penuturan Menkeu, karena keamanan dan keselamatan negara yaitu yang utama, maka instrumen fiskal harus berkorban.

“Di situ letaknya, kita harus melakukan pengelolaaan yang luar biasa teliti. Bagaimana pengorbanan ini berhasil memulihkan ekonomi dan instrumen kita kembalikan kesehatannya,” sambungnya.