PMJ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara, Kamis (6/2/2020). Kepala Negara secara khusus menyoroti peningkatan karhutla setiap tahunnya.

"(Karhutla) 2017 turun, ini terkecil menjadi 150.000 hektare dari sebelumnya 2,5 juta hektare. Tapi 2018 naik lagi jadi 590.000 hektare. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta hektare," ungkap Jokowi saat memberikan pengarahan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden menegaskan tidak akan ragu mencopot Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum," ucapnya.

Menurut Jokowi, aturan pencopotan pejabat di wilayah karhutla sudah berlangsung sejak 2016. "Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa," tandasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan buruknya dampak negatif yang ditimbukkan dari karhutla bagi kelangsungan flora dan fauna. Ia menyinggung kebakaran besar di Australia.

"Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di sana. Berarti kehilangan plasma nutfah, baik flora dan fauna. Ini yang kita tidak mau. Itu kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang," tukasnya.(Hdi)