PMJ NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum dan pemangku jabatan untuk menindak tegas para pembakar hutan. Kepala Negara mengingatkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jangan sampai menjadi sentimen negatif negara tetangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Senin (22/2/2021).

"Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Saya kira Pak Kapolri tahu lah apa yang harus dilakukan di sini, karena pengalaman kemarin sudah melakukan itu," jelas Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Penegakan hukum tegas kepada siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi/perusahaan, maupun masyarakat," sambungnya.

Menurut Jokowi, sanksi yang diberikan kepada para pembakar hutan harus bisa menimbulkan efek jera. Sanksi tersebut dapat berupa administrasi hingga pidana berupa ancaman penjara.

"Ini semuanya harus tahu agar ada efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar lahan, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," tuturnya.

Presiden mengatakan, jangan sampai karena masalah ini Indonesia menanggung malu dalam pertemuan negara-negara anggota ASEAN. Sebab, persoalan karhutla menimbulkan kabut asap lintas batas.

"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada satu, dua, tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah nggak ada," terangnya.

"Jangan sampai dibuat ada lagi, saya titip itu. Malu kita. Dipikir kita nggak bisa selesaikan masalah ini, bisa. Tadi disampaikan Bapak Menko Polhukam, sudah turun 88 persen, kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," imbuhnya.