Jakarta, Pjmnews.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah kerap mengikuti pilihan politik kepala daerah masing-masing. Hal tersebut menurutnya tidak disadari oleh kepala daerah. "Ketika kepala daerah mempunyai keinginan politik maka cenderung ASN akan mendukung pilihan politik sang kepala daerah," ujarnya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). Hal tersebut menurutnya harus dibaca dengan baik dan menjadi perhatian. Rahmat menuturkan dalam Pilkada 2018, ada 93 kabupaten kota yang ASN-nya bermasalah. Dirinya mencontohkan seperti terjadi di Pilkada Sulawesi Tenggara (Sultra) yang saat masa awal kampanye ada 50 ASN terlibat. "Itu baru kampanye di awal. Bisa dibayangkan diakhirnya berarti sekitar 150 ASN," imbuhnya. Rahmat lantas menegaskan akan sangat penting bahwa para kepala daerah bijak dalam melakukan pilihan-pilihan politik. Pasalnya, plihan tersebut akan mengakibatkan kecenderungan ASN dalam menentukan salah satu pasangan calon sehingga harus diwaspadai. "Bukan hanya petahana, akan tetapi juga yang non petahana, baik Pak Jokowi maupun Prabowo mempunyai relasi dengan kepala daerah yang ada di daerah. Ini harus dijaga agar relasi ini tidak terlalu jadi masalah kedepan," pungkas Rahmat. (Red)