PMJ NEWS - Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus perjudian online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan dalam kasus tersebut masih terdapat empat orang lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Total kami telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO," ujar Karyoto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

Adapun dari 24 orang tersangka yang ditangkap terdiri dari empat orang berperan sebagai pencari website judi online berinisial B, BS, HF, BK dan tiga orang masuk dalam DPO berinisial JH, F, dan C.

Sementara tiga tersangka berinisial A alias M, MN, dan DM berperan mengumpulkan daftar website judi online serta menampung uang setoran dari agen.

Sedangkan dua tersangka lain yakni bernama Adhi Kismanto dan Alwin Jabarti Kiemas yang berperan memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir.

"Kami jawab, benar (Alwin Jabarti Kiemas ditangkap terlibat kasus Judol)," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra saat dikonfirmasi.

Sementara sembilan orang berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR merupakan oknum pegawai Kementerian Komdigi yang berperan mencari atau meng-crawling website judi online dan melakukan pemblokiran.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua orang berinisial D dan E sebagai tersangka yang berperan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Satu orang lain yang ditangkap yakni Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang yang berperan merekrut dan mengkoordinir para tersangka, khususnya tersangka A alias M, AK, dan AJ, sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi online.

"Iya, iya (Tony ikut ditangkap)," ucap Wira membenarkan.

Para Tersangka dalam kasus tersebut dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

Di mana Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, sedangkan Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 11 Tahun 2008 tentang Informasi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terancam pidana penjara paling lama 20 tahun.