PMJ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas percepatan penyelesaian masalah. Mantan Wali Kota Solo itu mendesak para menteri Kabinet Kerja untuk segera menyelesaikan persoalan pertanahan lantaran sengketa lahan kerap melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. "Ada yang membisiki atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun pemerintah," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Jokowi mencontohkan salah satu kasus sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dan PT PI yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. "Saya kira ini bukan hanya di Kampar tapi di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya, dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memliki kepastian hukum," terangnya. Jokowi memerintahkan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan lahan agar tidak terjadi sengketa. "Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN," ujar Jokowi. “Kalau di tengahnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum. Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan cabut ini seluruh konsensinya. Tegas, tegas,” sambungnya. Jokowi menegaskan kalau dirinya akan terus menjelankan program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat. Pada 2024 - 2025, diharapkan seluruh tanah di berbagai wilayah Indonesia sudah tersertifikasi. (BHR)