PMJ - Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Pimpinan Hyundai Motors Group, Euisun Chung meminta insentif dalam rangka pembangunan pabrik mobil di kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bekapur) serta Subang, Jawa Barat pada 2021 mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. Airlangga mengatakan bahwa pertemuan tersebut membicarakan kelanjutan komitmen investasi untuk membangun pabrik mobil pada 2021. Pabrik itu rencananya memproduksi mobil dengan berbagai skema teknologi mulai dari electrical vehicle, fuel shell vehicle, autonomous vehicle, hingga flying vehicle. Airlangga menjelaskan bahwa Jokowi menyambut baik rencana tersebut. "Presiden pun positif menanggapi ini karena industri otomotif akan menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia ke depan. Salah satunya dengan mobil listrik," ungkap Airlangga usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Airlangga menuturkan bahwa pihak Hyundai meminta insentif fiskal berupa libur pajak (tax holiday) karena produksinya berorientasi ekspor. Bila berhasil membangun pabrik mobil di Tanah Air, Hyundai berencana mengeskpor sekitar 40 persen hasil produksinya dan 60 persen dipasarkan di dalam negeri. Selain itu, Hyundai juga meminta agar diperbolehkan mengimpor bahan baku dari beberapa negara. Airlangga menuturkan, persoalan izin impor sengaja dinegosiasikan agar bisa memanfaatkan hubungan bilateral dan multilateral yang sudah dibangun pemerintah. "Karena kami sudah punya perjanjian perdagangan dengan ASEAN-Korea, ASEAN-China, India juga dalam penjajakan," terang Airlangga. Di tempat yang sama, Chung melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa perusahaannya berencana membangun pabrik di Indonesia agar bisa ikut menikmati potensi pasar yang besar sekaligus membantu Indonesia mengembangkan industri otomotif 4.0. "Kami akan mengekspor sekitar 40 persen, setelah itu akan ditingkatkan menjadi 70 persen," ujarnya. (BHR)