PMJ NEWS -  Komisi VI DPR RI mendesak BUMN Farmasi, yakni PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indofarma Tbk dan PT. Pharos Tbk untuk mengupayakan agar harga tes PCR dan Antigen dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Supaya dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di bidang transportasi, akomodasi dan pariwisata serta aktivitas lainnya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah BUMN Farmasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).

Aria menambahkan, BUMN Farmasi juga diminta bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan kebutuhan riil jumlah vaksin yang dibutuhkan serta tepat distribusi, sehingga dapat mendukung target vaksinasi untuk masyarakat yang masuk kriteria wajib vaksinasi.

Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 gelombang ketiga yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, legislator dapil Jawa Tengah V ini menekankan kepada keempat perusahaan tersebut untuk dapat memproduksi obat-obatan, vitamin maupun kebutuhan medis lainnya, sehingga nantinya tidak terjadi lagi kelangkaan seperti sebelumnya.

"Kita antisipasi bagaimana ketersediaan entah itu antivirusnya, entah vitaminnya, entah yang lainnya itu dipersiapkan sekarang. Pengalaman yang kemarin menjadi sesuatu yang lebih antisipatif terhadap kondisi saat ini, kalau memang itu nanti gelombang ketiga itu muncul," imbuh politisi PDIP ini.

Terakhir, Aria mendorong BUMN Farmasi, untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengkampanyekan pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi.

“Program vaksinasi gratis dan tersedianya gerai PCR di seluruh jaringan apotek dan klinik di Indonesia perlu didorong untuk mempercepat Program Vaksinasi Nasional dalam upaya mengentaskan pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan, bahwa harga asli untuk reagen polymerase chain reaction (PCR) yang dipublish saat ini hanya sebesar Rp90 ribu (tanpa PPN). Namun, harga ini belum termasuk dengan komponen penunjang lainnya seperti biaya APD dan jasa tenaga kesehatan, serta biaya operasional.

Sedangkan harga e-katalog (tanpa PPN) dalam proses pengajuan adalah Rp 81 ribu. Sementara harga e-katalog yang masih tayang saat ini adalah Rp193 ribu termasuk PPN, yang tayang sejak Februari 2021, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan harga baru menjadi Rp89.100 termasuk PPN.

"Dari harga juga memang kalau kita melihat struktur cost (harga) ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat, banyak juga ditanyakan oleh anggota (DPR)," kata dia.