PMJ NEWS - Pemerintah membuka peluang pelaksanaan vaksin mandiri. Banyak kalangan bahkan menilai skema tersebut diperlukan untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga merespon positif wacana pemberian vaksin secara mandiri. Apalagi, perusahaan bersedia menanggung vaksinasi bagi pegawainya.

"Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak," ujar Jokowi dalam acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).

"Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," sambungnya

Jokowi menilai vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu kunci untuk mempercepat penanganan pandemi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan selesai dalam waktu kurang dari setahun.

"Bagaimana bisa dilakukan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang secepat-cepatnya, karena kita punya kekuatan 30 ribu, kurang-lebih 30 ribu vaksinator, ada kurang-lebih 10 ribu puskesmas, ada kurang-lebih 3.000 rumah sakit yang bisa kita gerakkan," tukasnya.

Prinsip pelaksanaan vaksin mandiri

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut ada tiga hal yang harus dipahami betul oleh pengusaha yang ingin membantu pemerintah melakukan vaksinasi di lingkungan perusahaannya.

Pertama, vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Vaksin menurutnya berfungsi bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi melindungi, keluarga, tetangga dan masyarakat luas pada umumnya.

"Sehebat apapun negara beli vaksin kalau orang lain di sekitar negaranya tidak divaksin dan tidak dibantu akan percuma. Karena kan ada pergerakan orang juga, jadi ada kemungkinan penularan tetap ada," tuturnya.

Kedua, pemerintah dalam pengadaan vaksin berupaya melakukan dengan secepat-cepatnya dan semurah-murahnya untuk menjaga keuangan negara. Sehingga negara bisa mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai kebutuhan dan mencapai herd immunity sekitar 70%.

Ketiga, lanjut Budi, vaksinasi akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Oleh karena itu dia berpesan kepada para konglomerat jangan sampai vaksinasi mandiri justru hanya membuat golongan kaya yang dapat lebih dulu.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu. Satu ini sesuatu yang sifatnya harus terjadi di semua rakyat, nggak boleh sekelompok saja, karena nggak ada gunanya juga," tukasnya.

Vaksin mandiri diperlukan

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan vaksin Covid-19 secara mandiri bukan prioritas, namun tetap diperlukan. Pemerintah saat ini memprioritaskan vaksinasi secara gratis.

"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Erick mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait jika wacana vaksin mandiri diberlakukan. Erick memberikan beberapa catatan.

"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merek vaksinnya berbeda," kata Erick.

Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.

"Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan," ucapnya.

Vaksin diberikan gratis, tidak dipotong gaji

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan vaksin untuk masyarakat akan tersedia secara gratis. Ketersediaan vaksin tersebut dapat berasal dari skema pemberian pemerintah maupun swasta yang membeli untuk karyawannya.

"Vaksin mandiri ini tidak ada komersialisasi, sama-sama gratis. Dari pemerintah gratis, yang dibeli swasta untuk karyawan juga gratis. Tidak diperkenankan dicharge dari karyawan dan tidak boleh potong gaji," ujar Airlangga.

Bahkan Airlangga menegaskan agar tidak ada pemalsuan vaksin yang bisa membahayakan masyarakat. Jika ada yang melanggar hal-hal tersebut, dirinya meminta agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.

"Silakan dicatat supaya dijaga masyarakat sendiri, sehingga siapapun masyarakatnya, dapatnya tetap gratis. Silakan lapor (jika ada pelanggaran)," tegasnya.

Disinggung mengenai pelaksanaan dan penyediaan vaksin, Airlangga menyebut pemberian vaksinasi mandiri masih belum bisa dipastikan. Untuk merk vaksinnya juga harus berbeda dari vaksin gratis pemerintah.

"Kapannya (belum ditentukan), yang prioritas pemerintah (tenaga kesehatan) jadi kita dahulukan itu. Ini selesai, baru mulai tahap berikutnya," tukasnya.

Swasta klaim vaksin mandiri bantu program pemerintah

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan swasta berkeinginan untuk ikut berpartisipasi mensukseskan dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia.

"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," ungkap Rosan.

Lebih lanjut Rosan menjelaskan, vaksinasi mandiri swasta khususnya bisa diperuntukkan bagi kalangan dunia usaha, karyawan/pekerja dan keluarga karyawan.

Selain bisa mengurangi biaya, kata Rosan, kerja sama pengadaan vaksin dengan swasta atau disebut vaksin mandiri juga dapat mempercepat akses dan pendistribusian.

"Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada," tukasnya.