PMJ NEWS - Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan kebijakan mengenai mudik Lebaran 2021. Hal ini masih perlu kajian mendalam karena pandemi Covid-19 belum usai. Dimana dalam sepekan terakhir angka rata-rata 5.000 lebih kasus per hari.

Wacana mudik sendiri mengemuka saat rapat kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021). Dalam rapat tersebut Menteri Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya tak melarang mudik.

Kendati demikian, lanjut Budi, akan ada mekanisme protokol kesehatan (prokes) secara ketat yang akan diluncurkan Kemenhub bersama dengan Gugus Tugas Covid-19.

“Pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak akan mengeluarkan larangan. Namun, kami akan melakukan koordinasi bersama tim Gugus Tugas Covid-19 untuk mengatur mekanisme mudik secara ketat,” ungkap Menteri Budi.

Selain menegaskan akan membuat mekanisme prokes secara ketat untuk mengganti aturan larangan mudik, Budi juga telah melakukan pemetaan beberapa isu penting. Salah satunya, perihal lonjakan penumpang pada mudik lebaran nanti.

“Kami sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa isu penting. Pastinya nanti akan terjadi lonjakan, sebab program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini sudah otomatis akan membuat masyarakat ingin bepergian khususnya mudik,” jelas Budi.

Kebijakan mudik masih dikaji

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan keputusan pemerintah soal mudik lebaran 2021 belum final. Kajian mendalam diperlukan lantaran libur panjang masih berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"Jadi semuanya masih dalam kajian. Dan itu itu sudah dimasukkan. Liburan panjang pasti menimbulkan peningkatan kasus," ujar Doni di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Doni juga berkaca pada beberapa libur panjang yang terjadi sebelumnya. Dimana pada libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021, terjadi ledakan kasus aktif Covid-19 yang berdampak pada penuhnya rumah sakit hingga meningkatnya angka kematian.

"Angka kematian pada Desember 2020, 250 orang per hari rata-rata," tutur Doni.

Doni menyatakan keputusan soal mudik lebaran 2021 akan dikaji oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diberi mandat presiden.

"Saya selaku kepala satgas tentu akan memberikan masukan bagaimana pengalaman kita semuanya setiap akhir libur panjang pasti dilanjutkan dibarengi dengan peningkatan kasus aktif, menambah angka kematian, menambah jumlah korban para dokter," tukasnya.

MPR minta Kemenhub siapkan skema mudik sesuai protokol kesehatan

Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti soal pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang tidak melarang kegiatan mudik Lebaran tahun 2021.

Bamsoet meminta agar Kemenhub bersama stakeholder terkait mulai mempersiapkan beragam skenario terkait mudik Hari Raya Idul Fitri. Hal itu mengingat, kita masih dalam masa pandemi Covid-19.

"Saya meminta Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk mempersiapkan dan menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dengan mengatur dan menyusun mekanisme protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021).

“Seperti syarat kesehatan, testing, dan tracing kepada masyarakat yang akan bepergian baik melalui darat, laut, dan udara," ujarnya menambahkan.

Di kesempatan yang sama, Bamsoet juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub bersama pengelola transportasi darat, laut, dan udara untuk bekerjasama dalam memantau persiapan serta proses mudik.

Yakni, dengan menyiapkan skenario waktu keberangkatan sehingga tidak terjadi penumpukan massa dan protokol kesehatan tetap dapat diterapkan secara maksimal.

"Kemudian, juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, mempersiapkan seluruh keperluan dan kuota transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021. Sehingga tidak menimbulkan klaster baru dalam arus mudik Lebaran 2021," sambungnya.

Polri bahas mekanisme Operasi Ketupat 2021

Kepolisian mulai membahas mekanisme pelaksanaan Operasi Ketupat 2021. Hal tersebut menyusul tidak adanya pelarangan dari pemerintah mengenai mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

"Hari ini baru rapat di Sops Polri bahas Operasi Ketupat 2021," ungkap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).

Menurut Rudy, mekanisme pola pelaksanaan mudik Lebaran nantinya menyesuaikan dengan pedoman dari pemerintah.

Masih dari penuturannya, Polri masih menunggu dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait pola operasi mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

"Kita sudah koordinasi terus dan menggelar rapat-rapat dengan stakeholder. Pola operasi sudah ada keputusan sesuai kebijakan pemerintah untuk mempedomani protokol kesehatan," pungkasnya.

Satgas ingatkan pandemi Covid-19 belum berakhir

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan sampai saat ini kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dibahas di level kementerian dan lembaga yang berkaitan.

Kendati kebijakan mudik belum diputuskan, Wiku meminta masyarakat tetap menyadari bahwa pandemi belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan.

"Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," jelas Wiku dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).