PMJ – Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri tak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terjadi kekacauan akibat unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menanggapi perihal tak terbitnya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan.

Kapolri menyebut, untuk pihak yang ingin melakukan unjuk rasa, wajib memberikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Jika tidak, maka petugas berwenang membubarkan kerumunan massa.

"Saat hari pelantikan adanya tamu-tamu negara akan hadir. Ada Kepala Negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," kata Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kapolri Jendral Tito juga menyebut bahwa Indonesia harus dihargai sebagai bangsa yang besar, tertib, dan damai. Untuk menghargai itu, massa diimbau untuk menjaga suasana dan kondisi saat pelantikan Presiden tersebut.

"(Indonesia) bukan (negara) yang kacau, rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Untuk bisa menunjukkan itu, momentum (pelantikan Presiden) ini akan jadi momentum internasional, semua media melihat dan mata internasional akan melihat. Kita tidak ingin menanggung resiko bangsa kita dicap buruk," tegas Tito.

Tito mengkhawatirkan kerumunan massa itu berisiko ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tak ingin unjuk rasa berakhir damai. Karena itu, Tito mengimbau untuk kelompok-kelompok masyarakat tak melakukan mobilisasi massa.

"Kita ingin mengimbau masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan memobilisasi massa, karena mobilisasi massa memiliki psikologi crowd, crowd mudah sekali berubah menjadi massa yang rusuh dan anarkis," ujar Tito.

"Pengalaman kita selama ini, kita lihat beberapa kali terjadi, kita lihat sendiri demonya kan saat pagi adik-adik mahasiswa aman-aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar, segala macam dengan senjata-senjata yang mematikan dan berbahaya, dan merusak fasilitas umum," sambungnya. (FJR/ FER).