PMJ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan sebanyak 160 kabupaten diduga mengalami ‘zona merah’ terkait permasalahan gizi. Namun mantan Kapolri ini memastikan bahwa permasalahan itu bukan dari pemerintah daerah (Pemda).

"Untuk perihal tersebut, kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah daerah. Harus juga dibantu oleh pusat," kara Tito di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Tito juga mengatakan, sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah mempunyai program untuk penanganan stunting. Dia juga berharap, penanganan itu bisa masuk dalam APBD.

"Nah ini kita haru (kerja) sama-sama, untuk Pemerintah daerah yang menganggarkan. Programnya pun harus berjalan, dalam APBD-nya harus dianggarkan, berapa persen," ujar Tito.

Maka dari itu, Tito merasa perlu membentuk tim di daerah itu untuk penaganan masalah tersebut. Nantinya, sebanyak 160 kabupaten itu dibagi menjadi 16 tim.

"Untuk meminimalisir tim karena banyaknya stakeholder pusat dan daerah ini harus disinkronkan dengan cara masing-masing 1 dibagi region, 160 ini gamungkin kita belah menjadi 160 tim,” kata Tito.

"Kita harus memangkasnya misalkan, 16 region yang mana ada 10 tim yang mengerjakan, saya reply, 16 region, 10 kabupaten oleh 16 tim," sambungnya.

Dia juga menyebut sebelumnya di lingkup pemerintah daerah sudah ada program untuk permasalahan gizi, akan tetapi dari kinerja itu belum menghasilkan hasil yang terbaik.

"Ada tapi jangan sampai terjadi overlapping nanti. Kita juga harus sinkornasikan agar terbagi merata dan mengahsilkan yang terbaik, Oleh karena itu perlu program yang lebih sistematis siapa berbuat apa, dan evaluasi sebulan sekali," pungkasnya.(Fjr/hdi)