PMJ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) agar tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik pejawat saat Pilkada 2020.

"(Walaupun) ada Pilkada, kalau saya berpendapat bansos (terdampak Covid-19) tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain," ungkap Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (31/7/2020).

Menurut Tito, penyaluran bansos menjadi salah satu bagian yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Karenanya, dalam paket bansos itu seharusnya tidak ada nama atau foto kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, maupun wakilnya.

Tito mengatakan, untuk kontestan calon kepala daerah yang bukan non-pejawat kepala daerah dapat mencari celah pembagian bansos ini. Penantang dapat mengkritisi apabila ada warga terdampak, tetapi tak mendapatkan bansos.

"Itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negative campaign (kampanye negatif), mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong," tukasnya.(Hdi)