PMJ - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menginstruksikan Jajarannya untuk memetakan kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020. Sehingga, keamanan saat proses Pilkada Serentak dapat lebih terjamin.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono memaparkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sudah mengeluarkan Surat Telegram nomor 307 tertanggal 16 Juni tentang rincian tahapan dan program jadwal Pilkada. Telegram tersebut nantinya digunakan sebagai pedoman untuk pengamanan Pilkada Serentak tahun ini.

“Telegram ini merespon peraturan KPU yang telah terbit,” tuturnya.

Terdapat beberapa instruksi dalam Telegram itu. Antara lain, monitoring peraturan KPU, koordinasi aktif dengan penyelenggaran Pilkada dan membuat rencana operasi Pilkada di masing-masing wilayah.

“Hal itu yang dilakukan Kapolda dan Kapolres yang akan gelar Pilkada,” ujarnya menegaskan.

Sebelum membuat rencana operasi tentu diperlukan untuk memetakan kerawanan Pilkada di tiap wilayah. Misalnya, potensi konflik di daerah berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya.

“Adakah praktik money politic, kampanye hitam, politik identitas dan ujaran kebencian,” paparnya.

Usai seluruh hal itu diketahui, tahap selanjutnya bisa disusun pola pengamanan. Pola pengamanan ini disusun oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop). Pola pengamanan tersebut juga mempertimbangkan pemetaan kerawanan.

”Juga ada pengkajian sejumlah Indikator,” tambahnya.

Masih dari keterangannya, sedikitnya ada empat Indikator yang perlu dikaji. Antara lain, dimensi penyelenggara, kontestan, potensi gangguan dan dimensi ambang gangguan.

”Kami bekerja maksimal mengamankan Pilkada Serentak 2020,” sambungnya.

Sementara itu, dalam pengamanan Pilkada Serentak ini ditetapkan dengan nama “Operasi Mantap Praja 2020”. Ada 270 wilayah yang menggelar Pilkada yang terdiri dari 224 kabutapen, 37 Kota dan 9 provinsi. Polri mengerahkan 2/3 personil Polri. ”Juga ada anggotaTNI dan Linmas,” ucapnya menutup pembicaraan. (FER).