PMJ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut desakan penundaan Pilkada terjadi lantaran adanya kerumunan pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada tanggal 4-6 September lalu.

"Ini membuat brand atau image yang kurang baik terhadap pelaksanaan Pilkada, sekaligus juga adanya suara ingin agar Pilkada ditunda kembali," ujar Tito dalam Rakor Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Mendagri Tito mengaku pihaknya telah melakukan evalusi setelah adanya kerumunan tersebut. Jenderal bintang empat ini meminta agar kerumunan seperti itu tidak terjadi lagi.

"Jelas sesuatu yang tidak kita harapkan, (dalam) aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19 ini tentu tidak kita inginkan," tegasnya.

Salah satu faktor terjadinya kerumunan itu, menurut Tito, akibat kurangnya sosialisasi. Sehingga masyarakat masih merasa Pilkada di masa normal. "Ini terjadi karena memang belum tersosialisasi baik masalah kepatuhan terhadap protokol Covid-19," jelasnya.

"Sehingga terjadi pengerumunan dan akhirnya pendaftaran pasangan calon seperti cara lama, sebelum adanya pandemi Covid-19, rame-rame datang, deklarasi, buka panggung dan lain-lain," sambungnya.

Guna mencegah terjadinya kerumunan pada tahapan Pilkada selanjutnya, Tito menyebut penyelenggara pemilu telah menyiapkan antisipasi. Hal itu sudah dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Senin (21/9) kemarin.

"Disepakati bahwa Pilkada serentak tetap dilangsungkan dengan catatan penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19," terangnya.

"Kemudian disepakati juga bahwa KPU melakukan revisi peraturan KPU yang mengatur tahapan-tahapan yang berisi kepatuhan protokol Covid-19. Kemudian juga dibentuk kelompok kerja bersama untuk menjaga dan menegakkan regulasi. Itu hal yang utama hasil rapat kemarin," imbuhnya.(Hdi)