PMJ - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan tidak mengirim surat presiden (surpres) sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kepada DPR.

Hal ini disampaikan Kepala Negara saat menerima kunjungan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/6/2020).

"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," tegas Jokowi seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara pun mengaku belum mengetahui isi RUU HIP. Meurut Presiden, pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat dalam membahas sebuah undang-undang.

"Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu," tuturnya.

"Daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan, karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan kemana. Ini memang inisiatif penuh dari DPR," sambungnya.

Dalam pertemuan tertutup itu, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga disebut oleh Presiden sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.(Hdi)