PMJ - DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Anies Baswedan menyiapkan bantuan bagi peserta didik yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Biaya subsidi tersebut dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang tidak mendapat kesempatan masuk sekolah negeri. Bantuan digunakan untuk masuk sekolah swasta, sehingga bisa menyelamatkan siswa dari ancaman putus sekolah.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Idris Ahmad menyebut saat ini banyak masyarakat Jakarta yang terhimpit masalah ekonomi karena pandemi Covid-19. Jadi animo masuk sekolah negeri sangat tinggi karena dinilai lebih ringan soal pembiayaan.

"Pemprov wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di negeri dan mendaftar di sekolah swasta," ujar Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Ribuan calon siswa yang tidak lolos seleksi terancam putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta," sambungnya.

Idris meminta Anies Baswedan tidak menutup mata masalah PPDB Jakarta. Masalah ini membuat ribuan peserta didik tertolak di sekolah negeri ini harus segera dicari solusinya. Menurut dia, kekisruhan ini akibat faktor usia yang dipaksakan.

"(Masalah PPDB Jakarta) harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," tegasnya.

Ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama. Mekanisme ini akan diterapkan di Kota Semarang dan Bali.

"Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut, karenanya orang tua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta," tukasnya.(Hdi)