test

Hukrim

Kamis, 21 Maret 2019 19:01 WIB

BNN Inisiasi Kampung Bahari Jakut Jadi Kampung Percontohan Bebas Narkoba

Editor: Redaksi

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko. (Foto: Dok Net)
PMJ - Wilayah Jakarta Utara kembali disorot oleh pemangku kebijakan. Kali ini, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Heru Winarko menginisiasi agar Kampung Bahari dapat terbebas dari ancaman narkoba. Heru yang berkunjung ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menerima laporan, bahwa narkoba jenis sabu ditemukan jajaran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakut di Kampung Bahari. Penggrebekan sabu sekitar 1 kilogram tersebut dilakukan oleh BNNK Jakarta Utara pada Senin (18/03/2019) lalu. Namun, perlawanan warga setempat membuat anak buah dari AKBP Yuanita harus meminta tolong kepada Polres Metro Jakarta Utara. [caption id="attachment_18530" align="aligncenter" width="700"] Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko. (Foto: Dok Net)[/caption] "Kita harus perbanyak mengadakan pelatihan. Jangan alasan tidak ada anggaran, nanti BNNK dan terkait bisa mengajukan ke perusahaan (swasta). Tapi tetap BNNK yang melakukan mapping," ujar Heru menegaskan, di Jakarta, Kamis (21/03/2019). Heru pun optimis kampung Muara Bahari termasuk Kebon Pisang beserta warganya bisa diajak memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. "Narkoba ini soal suplly dan demand, jadi perlu dibuatkan kampung Muara Bahari yang rawan ini menjadi tempat percontohan,” tutur Heru. “Perlu ada komunitas development, agar ada berkepanjangan untuk pencegahan. Saya sudah bicara dengan pak Gubernur (DKI), dan beliau sangat support sekali," tambah Heru,” urainya melanjutkan. Menurut Heru, perlu juga dilakukan pendekatan narkoba preventif dengan cara soft power dengan menggunakan berbagai kegiatan keagamaan ataupun hal yang positif. "Kampung ini jadi percontohan. Dulu ini kan ada tempat prositusi Seperti Kramat Tunggak dan Kalijodo bisa. Muara Bahari juga pasti bisa,” tuturnya. “Kalau alasannya nggak ada anggaran bisa menggandeng stakeholder terkait. Jadi nanti melibatkan Puskesmas, setiap dokter di Puskesmas bisa menjadi konsultan karena kita ingin mendata berapa real jumlah pengguna," tutup Heru. (FER).

BERITA TERKAIT