PMJ - Presiden Joko Widodo mengimbau jajaran menterinya untuk mempersiapkan rencana pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 secara matang. Misalnya, terkait siapa yang bertanggung jawab bila vaksin sudah tersedia.

"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes (Menteri Kesehatan). Untuk yang mandiri, untuk yang bayar, itu urusannya BUMN," terang Jokowi ketika memimpin rapat terbatas (ratas) secara virtual, di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi kembali menuturkan, rencana pengadaan vaksin Covid-19 harus diatur dengan jelas. Sehingga, tidak timbul masalah dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata Kepala Negara.

Masih dari keterangan Jokowi, menterinya jangan anggap remeh implementasi vaksinasi. Contohnya, seperti apa prosesnya, siapa yang akan disuntik vaksin terlebih dahulu, dan siapa saja yang digratiskan dan bayar.

"Harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," jelasnya.

"Jangan sampai nanti, dihantam oleh isu, dipelintir. Kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," lanjut mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini memang sedang mempersiapkan beberapa jenis vaksin Covid-19. Antara lain, Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, dan AstraZeneca.

Sementara itu, kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III. Pemerintah berencana mulai menyuntikkan vaksin asal China pada November dan Desember 2020 mendatang.(Fer)