PMJ NEWS -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Indonesia saat ini sedang bersiap mengukir sejarah baru sebagai negara dengan layanan digital terpadu sebagaimana negara-negara maju lainnya.

Dilanjutkan Anas, dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memberi arahan terkait keterpaduan layanan digital.

"Aspek regulasinya sudah tuntas dengan beberapa Perpres yang diteken Bapak Presiden, dan sejak Januari 2024 hingga saat ini tim lintas kementerian/lembaga bekerja dan kolaborasi mewujudkan sejarah baru, dimana untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu salah satunya dengan interoperabilitas ribuan aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah," ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (26/3/2024).

Anas menjelaskan, dalam tahap awal, terdapat 9 layanan prioritas yang diintegrasikan. Antara lain, pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, SIM, izin penyelenggaraan event, pembayaran digital, layanan ASN, dan administrasi kependudukan.

"Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan, seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi. Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei (2024)," terangnya.

Secara paralel disiapkan integrasi lainnya, seperti keimigrasian, pertanahan untuk pengurusan sertipikat, lowongan pekerjaan dari berbagai sektor, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Jadi ke depan konsepnya terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life, layanan dari lahir sampai tutup usia yang semuanya berbasis digital. Ini seperti di luar negeri. Jadi ketika orang akan melahirkan, tinggal masuk ke sistem, dia tahu dan haknya akan dapat layanan apa saja," kata Anas.

"Ketika sakit, bagaimana. Ketika masuk kuliah, bagaimana. Semua terintegrasi di satu portal, tidak perlu download ratusan aplikasi, tidak perlu isi data berulang kali," pungkasnya.