PMJ – Pemerintah semakin serius untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR), Basuki Hadimuljono bahkan telah berbicara dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pembangunannya. Basuki mengatakan jika telah mendapatkan izin lebih cepat, maka pembangunan bisa dimulai pada 2020. Mengenai desainnya, Basuki masih menunggu dari Bappenas meski saat ini pemerintah telah menyiapkan arsitek untuk ikut menyusun konsep ibu kota baru. "Sekarang ini lagi saya kumpulkan para arsitek misalnya dan mungkin seniman juga untuk mendesain bentuk ibu kota baru nanti," ujar Basuki di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Pemerintah akan membuat diskusi berantai bersama para arsitek dan budayawan untuk menyusun konsep ibu kota baru. Hal tersebut dilakukan karena ibu kota baru merupakan proyek besar sehingga butuh banyak masukan dari berbagai pihak dan ahlinya. "Kita akan bikin workshop-workshop berantai dari segi perencanaan dari segi masterplannya, detail desainnya. Apakah mau green cities, smart city, compact city, karena ini akan membangun kota baru. Tapi, kegiatan itu akan intensif tahun 2020," terang Basuki. "Bappenas sudah mulai dengan workshop, karena harus ngajak semua, terutama para arstiek, para seniman, para budayawan, mau dibawa ke mana arahnya," sambungnya. Namun hingga kini jumlah arsitek belum dipastikan lantaran akan ada banyak tim dan pembangunan akan didukung oleh ikatan arsitek Indonesia (IAI) seperti halnya pembangunan GBK lalu. "Kalau yang kemarin yang saya sudah pakai untuk memulai pekerjaan satu setengah tahun lalu, satu tim kira-kira 7 orang,” ujar Basuki. “Jadi nanti saya juga ketemu IAI, dan juga akan diundang oleh Presiden (Jokowi) untuk bisa menterjemahkan kira-kira istana kaya apa, kebutuhan istana, kebutuhan ibu kota negara, dari segi pertahanannya, dari segi efisiensi kantor, jadi itu ada semua," pungkasnya. (BHR)