Senin, 12 Juni 2023 12:42 WIB
Siap-Siap, Tahun Depan 16.990 ASN Akan Pindah ke IKN Kalimantan Timur
Editor: Fitriawan Ginting
PMJ NEWS - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disiapkan dan dipastikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Untuk tahap pertama, atau pada 2024, ASN , TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.
"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," terang Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, dikutip Senin (12/6/2023).
Anas meminta kepada ASN yang sedang dipersiapkan pindah untuk bersiap-siap dalam menunggu tahapan awal perpindahan ASN yang terjadi pada 2024 nanti. Menurutnya, banyak ASN yang justru ingin pindah ke IKN. Ia mengatakan, banyak ASN muda yang tidak masuk dalam skenario perpindahan awal meminta untuk dimasukan pada skenario untuk perpindahan ke IKN.
“Sebenarnya justru banyak yang ingin pindah, banyak anak anak muda yang bertanya pada saya malah mereka ingin dimasukan pada skenario untuk perpindahan mereka ke IKN. Ada benefit ketika teman-teman pindah ke sini, karena nanti kantornya akan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), kantornya akan sharing dan tempat ini oksigennya luar biasa,” urainya.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen. Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," jelas Thomas.