PMJ – Anggaran pendidikan yang mencapai 20% atau Rp 492 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninali belum optimalkan penggunaan anggaran dikarenakan beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah menyeragamkan atau menyamakan kewenangan di tingkat pendidikan seperti Paud, SD, SMP hingga SMA yang ada di level Kabupaten. Hambatan kedua adalah masalah kesehatan, dimana sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai harus dibahas lagi bersama dengan stake holder agar bisa stabil. "Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Ini perlu tinjau kembali," ungkap Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga telah memberikan jaminan sosial secara langsung kepada 15 juta masyarakat melalui PKH maupun BPNT. "Ini investasi kita untuk (meningkatkan kualitas) SDM (sumber daya manusia)," terang Sri Mulyani. Kkualitas SDM yang rendah menjadi salah satu penyebab tingkat rasio produktivitas Indonesia (Inplemental Capital to Output Ratio/ICOR) masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, dimana ICOR Indonesia masih berada di level 6%. "Untuk Indonesia berbagai faktor fundamental yang mempengaruhi ICOR adalah SDM. Jumlah labour force besar karena demografi masih muda, tapi terkendala masalah pendidikan relatif rendah dan skill terbatas," pungkas Sri Mulyani. (BHR)