PMJ – Dalam mengukur kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa yang seharusnya menjadi ukuran bukan seberapa banyaknya undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi. Jokowi juga mempertanyakan kunjungan kerja ke luar negeri padahal informasi sudah bisa diakses melalui smartphone. "Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien," kata Jokowi saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang sidang MPR, Jumat (16/8/2019). “Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita,” sambungnya. Jokowi juga menilai ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. "Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," terang Jokowi. [caption id="attachment_37615" align="aligncenter" width="465"] Presiden Jokowi di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI. (foto: Ist)[/caption] “Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun,” lanjutnya. Jokowi menekankan manajemen tata kelola serta sistem yang harus dibangun serta kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. "Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," pungkasnya. (BHR)