PMJ NEWS - Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan skenario vaksin booster Covid-19 mulai Januari 2022. Adapun skenario vaksin booster yaitu dibiayai APBN dan non-APBN.

"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario. Untuk vaksinasi lansia dan PBI non lansia, itu akan ditanggung negara," terang Menkes Budi dalam rapat kerja secara virtual Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

"Sedangkan untuk yang mandiri dan non lansia tersebut akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya. Dan langsung menjual ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses di masyarakat pilihannya akan lebih banyak," sambungnya.

Menkes kembali memaparkan, vaksin booster yang dibiayai APBN bagi 80 juta lebih orang dengan kebutuhan 90 juta lebih dosis vaksin.

Sedangkan, vaksin booster non-APBN untuk 120 juta lebih orang dengan kebutuhan 130 juta lebih dosis vaksin.

"Untuk vaksin booster yang menjadi beban APBN akan diberikan kepada 83,1 juta orang. Kita butuh 92,4 juta vaksin. Sedangkan vaksin booster yang non-APBN akan diberikan kepada 125,2 juta atau sekitar 139 juta vaksin," ungkapnya.

Vaksinasi booster dimulai pada Januari 2022. Vaksin booster berdasarkan ulasan ITAGI, WHO, dan BPOM.

Pemberian vaksin booster berdasarkan pada risiko. Sehingga vaksinasi booster diutamakan untuk lansia.

Kemudian, pemberian vaksinasi booster dilakukan di setiap fasilitas kesehatan (faskes), kecuali puskesmas dan KKP, karena digunakan untuk mengejar vaksinasi dosis satu dan dua.