PMJ – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR Komisi VI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM), Thomas Lembong menceritakan beberapa keluhan investor baik dari dalam negeri atau internasional. Kebanyakan para investor mengeluhkan regulasi yang tumpang tindih. "Regulasi tumpang tindih, kontradiktif, perizinan yang berlebihan. Itu sudah puluhan tahun soal izin atau pendaftaran atau standar keamanan kerja. Ini sangat memberatkan dan beban besar bagi perusahaan," terang Thomas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR Komisi VI, Rabu (11/9/2019). Selain itu, Thomas mengungkapkan perlakukan petugas pajak dalam melakukan penagihan. "Kedua perpajakan. Perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami banyak tekanan dengan cara apa saja, terus terang, bisa dibujuk untuk dibayar lebih," kata Thomas. "Caranya jadi penting, kalau caranya tak sesuai peraturan, nagih dulu baru nanti disengketa pajak bertahun-tahun. Ini sangat bikin kempes semangat pengusaha," sambungnya. Sengketa lahan juga menjadi faktor lain para investor tidak tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah jasa perizinan untuk infrastruktur di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga. "Kita tidak kompetitif di segala faktor. Biaya administrasi, dan jasa-jasa pendukung seperti jasa logistik, itu mungkin karena disubsidi," jelasnya. Sementara yang terakhir adalah soal upah minimum, dimana pesangon Indonesia tertinggi di dunia dan sulitnya mem-PHK karyawan. (BHR)