PMJ NEWS - Pemerintah berencana untuk melakukan pelonggaran terkait dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dengan sejumlah syarat mulai 26 Juli 2021 nanti. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut, adanya pelonggaran tidak turut serta menghapus pembatasan yang selama ini telah diterapkan.

"Perlu diingat, untuk melakukan relaksasi bukan berati pembatasan akan dihapus seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19. Tapi harus secara bertahap dan hati-hati untuk menuju kehidupan yang normal. Sekaligus bersiap jika pengetatan harus dilakukan kembali," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (23/7/2021).

Wiku menjelaskan, terdapat empat indikator yang harus diperhatikan pemerintah saat menentukan pelonggaran PPKM. Pertama, perhitungan kasus aktif dan keterisian tempat tidur pasien Covid-19 yang terus menurun.

Indikator kedua, melihat manajemen sistem kesehatan yang meliputi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat, seperti penurunan mobilitas selama PPKM.

"Kemudian, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah juga usaha mikro," lanjutnya.

Wiku menyebut, keputusan evaluasi pelonggaran PPKM dapat dilihat selama 10-14 hari usai PPKM Level 4 selesai. Namun, jika hasil evaluasi memburuk, bukan tidak mungkin akan kembali dilakukan pengetatan.

"Saat ini, pemerintah tengah berupaya sebaik mungkin dan memonitor persiapan dan mensosialisasikan prosedur pelonggaran agar seluruh masyarakat siap melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan PPKM Level 4 mulai 21-25 Juli 2021. Pemberlakuan tersebut merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021 lalu.