PMJ – Dalam pengerjaan program SDGs, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengadakan SDG Annual Conference 2019, dengan fokus pembangunan ekosistem kelautan berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menekankan perlunya peningkatan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah dan generasi muda dalam inovasi pembiayaan untuk SDGs.

"Untuk mencapai 17 tujuan dalam roadmap SDGs tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karenanya perlu dibentuk SDG's Financing Hub," kata Bambang dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

"Misal, goal ke-14 soal laut berkelanjutan. Kita ingin tahu siapa yang mau masuk, yang pasti dari anggaran pemerintah yang ada. Lalu dana internasional terkait kelautan blue financing misalnya. Lalu filantropi yang perhatian kepada laut," sambungnya.

Melalui Financing Hub itu, Bappenas bertugas menjadi koordinator pembiayaan bagi program SDGs di Indonesia dengan cara melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber pembiayaan dan rencana aksi. "Kami tidak mengumpulkan uang, tapi mempertemukan sumber dana dengan rencana aksi dalam SDGs," ungkap Bambang.

SDGs Financing Hub diantaranya akan mengkoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, hingga crowdfunding (dana dari masyarakat). Selain dana non pemerintah, SDGs financing hub juga akan mengkoordinasi dana dari APBN, pembiayaan lewat swasta dan pemerintah baik melalui pembiayaan investasi non anggaran (PINA) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs," pungkas Bambang. (BHR)