PMJ - Sebanyak 270 daerah bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah. Kontestasi calon pemimpin daerah ini rencananya akan berlangsung pada 23 September 2020.

Menyoal Pilkada Serentak ini, anggota DPR Johan Budi mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang atau penggunaan anggaran APBD.

"Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu, namun dalam konteks pencegahan politik uang atau penggunaan anggaran tentunya perlu ada pengawasan KPK," ungkap Johan, Kamis (12/12/2019).

Mantan Juru Bicara Kepresidenan ini meyebut KPK akan bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada, lebih tepatnya saat penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara.

"Jadi KPK mengawasi penyelengaraan pilkada dari sisi penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara. Jadi kerja sama dalam konteks mengawasi," tuturnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Jubir KPK ini menjelaskan, untuk menghasilkan kepala daerah berintegritas maka prosesnya pemilihannya juga harus mempunyai integritas, bermartabat, dan jurdil.(Hdi)