PMJ NEWS - Polda Metro Jaya tidak memberikan izin terhadap aksi 1812 yang akan digelar di Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/12/2020) siang ini. Hal ini terkait kondisi pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang masih tinggi.

Untuk menghindari kerumunan massa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran siap menerima perwakilan massa yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Kapolda Metro Jaya siap memfasilitasi dengan siap menerima perwakilan. Tidak usah dengan berkerumun atau silakan dilaksanakan dengan menyampaikan secara lisan ke Kapolda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

Kepolisian mengimbau agar aksi massa tak dilakukan di tengah kondisi wilayah DKI Jakarta yang masih menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi, kata Yusri, jumlah kasus positif virus Corona di Ibu Kota juga terbilang tinggi.

Pihaknya mengkhawatirkan aksi 1812 ini justru berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

"Jangan ramai-ramai, tidak usah kumpul-kumpul ya, cukup perwakilan saja menyampaikan pendapatnya dan Kapolda siap menerima," tutur Yusri.

Sebagai informasi, rencana Aksi 1812 ini dikumandangkan Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI. Ada sejumlah Ormas Islam yang tergabung yakni, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan sebanyak 5.000 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan aksi demo. Selain itu, sebanyak 7.500 personel gabungan juga dicadangkan untuk membantu pengamanan.

Di sisi lain, Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan sekitar istana dan Jalan MH Thamrin karena rencana aksi 1812 tersebut.