PMJ - Korea Utara dikabarkan akan memutuskan segala komunikasi dengan Korea Selatan. Kebijakan yang akan diamil pemerintahan Kim Jong-un dipicu tindakan Korsel yang memancing warga Korut untuk berkhianat.

Seperti dilansir laman Channel News Asia, Selasa (9/6/2020), langkah pertama yang akan diambil Korut dengan memutuskan hotline antar-Korea. Setelah itu, mereka juga bakal memutuskan proyek lainnya seperti proyek pabrik di perbatasan.

Pemutusan hotline antar-Korea tersebut akan dilakukan pada Selasa (9/6) siang ini. Hotline antara kantor militer dan kantor presiden juga terdampak. Kantor berita Yonhap berkata, jalur komunikasi militer antara Korut dan Korsel masih normal.

"Komunikasi (militer) masih beroperasi normal. Kita menelepon Korea Utara dua kali hari ini," jelas pihak Kementerian Pertahanan Korsel.

Peringatan pemutusan itu terjadi karena aktivis Korsel sering mengirimkan leaflet anti-Korut di sepanjang perbatasan. Pejabat Korut meminta aksi tersebut dihentikan.

Pejabat berpengaruh seperti Kim Yo-jong, adik Chairman Kim, juga ikut memberi ancaman akan memutuskan jalur komunikasi.

Media negara Korut KCNA menyebut kampanye leaflet itu sebagai taktik licik. Mereka juga menuding pemerintah Korsel tidak bertanggung jawab atas aksi penyebaran leaflet itu.

Adik pemimpin Korea Utara memperingatkan Korea Selatan, agar mencegah pembelot mengirim selebaran ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisah kedua negara.

Kim Yo-jong, yang secara tidak resmi menjabat kepala staf Kim Jong-un, mengeluarkan peringatan itu dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA, Kamis 4 Juni.

"Jika tindakan berniat jahat seperti itu, yang dilakukan secara terang-terangan, dibiarkan dengan dalih 'kebebasan individu' dan 'kebebasan berpendapat', pemerintah Korea Selatan tidak lama lagi akan menghadapi fase terburuk," demikian laporan KCNA.

Kim Yo-jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antar-Korea untuk menghilangkan ancaman praktis perang sebagai akibat selebaran klandestin itu. Pakta militer yang dicapai 2018 itu "hampir tidak ada artinya," katanya.

Ia juga memperingatkan Korea Utara akan sepenuhnya mundur dari proyek industri Kaesong dan menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan, kecuali Seoul menghentikan tindakan semacam itu.