PMJ - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mendesak agar pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh dan menegakkan hukum atas sejumlah kasus kematian, pelarungan jenazah, dan kondisi kerja tidak layak ABK asal Indonesia. Hal ini penting agar kejadian serupa tak terulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno seusai melakukan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis (30/7/2020).

"Saya meminta Pemerintah China untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang," ungkap Menlu Retno.

Selain itu, Menlu Retno mendesak agar Pemerintah China memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal China.

"Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan (tindakan hukum) terhadap agen-agen penyalur ABK (ilegal) di Indonesia," tuturnya.

Selain kasus dugaan perbudakan di atas empat kapal China yang mengakibatkan 46 ABK WNI menjadi korban serta empat ABK WNI lainnya meninggal dunia, Kemlu RI kembali mencatat tewasnya empat ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera China.

ABK dengan inisial D meninggal dunia di kapal Han Rong 363, sedangkan tiga ABK lain yaitu AS, R, dan AW menghembuskan napas terakhir di kapal Han Rong 368. Peristiwa kematian empat ABK tersebut terjadi selama Mei dan Juni.

Menerima informasi tersebut, Kemlu beserta perwakilan RI di Colombo, Singapura, Beijing dan Guangzhou telah meminta kepada pemilik kapal dan pihak-pihak terkait lainnya agar mengupayakan pemulangan jenazah mereka ke Indonesia.

Namun setelah berbagai upaya dilakukan, Kemlu memperoleh informasi bahwa kapten kapal telah melarung keempat jenazah pada Juli 2020, masing-masing di Samudera Hindia dan di Laut China Selatan.

Merespons kasus terbaru ini, Kemlu telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta agar proses penyelidikan segera dilakukan termasuk menyelidiki penyebabnya.