PMJ - Pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kabarnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan digabungkan menjadi satu kementerian.

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku tak tahu menahu terkait kabar tersebut. Namun Enggar menuturkan bawha apapun keputusan presiden tentu harus dijalankan oleh para bawahannya.

"Itu kewenangan presiden. Kita tak tahu. Apapun keputusan harus diikuti," kata Enggar di Kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Enggar enggan berandai-andai mengenai struktur yang berlaku ketika kedua kementerian tersebut dilebur. "Kita tunggu saja setelah tanggal 20 nanti. Baik nomenklatur dan isi. Itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (14/8/2019) lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi buka-bukaan perihal kabinet pemerintahan di periode 2019-2024.

Jokowi mengungkapkan jumlah kementerian bisa sama dengan saat ini, yaitu 34 kementerian. "Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu (menteri luar negeri) juga handle (menangani) diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," ujar Jokowi. (BHR)