PMJ - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyoroti realisasi anggaran penanganan Covid-19. Kepala Negara meniali realisasi masih jauh dari memuaskan, padahal pemerintah tengah menggenjot perekonomian dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen masih kecil sekali," ungkap Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Jokowi menjelaskan, untuk realisasi penyerapan anggaran paling besar ada di sektor perlindungan sosial yang mencapai 39 persen. Kemudian pada program stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 25 persen.

"Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya (daftar isian pelaksanaan anggaran) saja masih gede (besar) sekali 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada gimana mau realisasi?" tuturnya.

Dengan melihat kondisi ini, kata Jokowi, baik kementerian ataupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi Covid-19. Presiden menilai instansi pemerintah tidak memiliki skala prioritasn dan masih bekerja berdasarkan rutinitas.

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tau prioritas yang harus dikerjakan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menuntaskan masalah ini dengan menjabarkannya secara detail.

"Oleh sebab itu saya minta pak ketua, urusan ini detailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," tukasnya.(Hdi)