PMJ - Bank Indonesia (BI) menilai animo masyarakat untuk mendapatkan uang peringatan kemerdekaan (UPK) Rp 75.000 sangat antusias. Padahal, kuota awal penukaran sudah penuh hingga 30 September.

"Kami memahami ada kesulitan masyarakat untuk mengakses, (karena) memang kuotanya sudah penuh," ucap Marlison dalam konferensi pers secara virtual, Senin (24/8/2020).

Menurut Marlison, hingga saat ini pemesan uang kertas khusus sudah mencapai 197.454 lembar. Dari jumlah itu, lanjut dia, baru 26.834 lembar yang ditukarkan ke masyarakat. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir kehabisan.

"Ini masih relatif kecil dari 75 juta baru 0,04 persen, kami katakan masyarakat tak perlu khawatir, karena masih banyak UPK yang kita edarkan kepada masyarakat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Marlison mengatakan, pihaknya juga akan mempermudah penukaran uang secara kolektif yang akan diberikan kepada beberapa kelompok.

Kelompok pertama, yaitu pegawai Kementerian, lembaga. Nantinya, pegawai tersebut bisa membawa kolega (teman atau keluarga) secara kolektif minimal 17 orang untuk mendaftar penukaran uang tersebut.

"Jadi satu orang bisa mengajukan permohonan lebih dari satu. Kedua ini instansi, termasuk pemda," ujarnya.

Ketiga, penukaran kolektif juga bisa dilakukan oleh pegawai korporasi mulai dari BUMN hingga swasta. Untuk keempat, asosiasi juga bisa daftar dalam penukaran uang Rp 75.000. Terakhir, sebuah perkumpulan juga bisa mendaftar dalam penukaran UPK.

Perkumpulan yang dimaksud, kata Marlison, bisa apa saja misalnya Ikatan Alumni sebuah universitas atau sekolah lainya, atau bisa juga perkumpulan ibu-ibu pengajian dan warga di rukun tetangga (RT)

Namun, Marlison menekankan dalam penukaran UPK ini harus mencantumkan KTP masing-masing. Sehingga, satu KTP tetap mendapatkan satu UPK.

"Siapa yang mengajukan adalah anggota korporasi tersebut minimal 17 orang dan masing-masing menyertakan minimal 17 orang," tukasnya.(Hdi)