PMJ - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan pihaknya membuka opsi pembatasan jumlah peserta kampanye terbuka dalam Pilkada serentak 2020 yaitu maksimal 100 orang pendukung.

Usulan itu berdasarkan atas Rapat Konsultasi dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

"Kita akan lakukan penyesuaian. Nggak mungkin banyak, tapi kalau 50 (peserta), beberapa anggota komisi kemarin minta ditambah. Saya sudah diskusikan, kemungkinan kita akan tambah sampai 100 orang," tutur Arief dalam pernyataan di Kantor BNPB melalui kanal Youtube BNPB, Rabu (26/8/2020).

Kemudian, Arief memastikan pihaknya akan memasukkan alat pelindung diri (APD) seperti masker, hand sanitizer dan face shield dapat dijadikan alat peraga kampanye bagi para kandidat di Pilkada 2020.

Alat peraga itu nantinya bisa dibagikan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19 di 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020. "Jadi untuk item ini sudah disetujui ya," kata Arief.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar peserta kampanye maksimal hanya 50 orang. "Biasanya kan massa kampanye ribuan, nah itu juga nanti bisa dilakukan zoom meeting," ujar Arief.

Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa kampanye yang bersifat rapat umum bisa dilakukan wilayah yang telah dinyatakan bebas Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kampanye rapat umum wajib membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antar peserta rapat umum.

Tahapan kampanye pada Pilkada serentak 2020 bakal dimulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember (atau sebanyak 71 hari).

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah. Kemendagri mencatat ada 105.852.716 orang yang berpotensi menjadi pemilih pada gelaran yang jatuh 9 Desember 2020 mendatang.(Fer)