PMJ - Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020. Puluhan perkara tersebut merupakan kasus yang diteruskan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jumlah Laporan atau temuan sebanyak 136 perkara. Kemudian perkara yang diteruskan ke Polri 28 perkara dengan status penyelesaian perkara," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, Rabu (14/10/2020).

Dari seluruh kasus yang ditangani, kata Awi, 14 di antaranya masih dalam ranah tahap 1. Selain itu, ada juga kasus yang sudah dalam tahap P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap.

"Yang pertama penyidikan ada 14 perkara kemudian tahap satu (ada) satu perkara, P19 satu perkara, P21 satu perkara, tahap 2 (ada) 4 perkara dan yang terakhir SP3 tujuh perkara," terangnya.

Menurut Awi, pelanggaran yang terbanyak ditemukan berkaitan dengan dugaan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Pelanggaran lainnya, lanjut Awi, berkaitan dengan dugaan mahar politik, politik uang hingga kampanye berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Pemalsuan empat perkara, tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan empat perkara, mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon dua perkara, hilangkan hak seseorang menjadi calon dua perkara, mahar politik satu perkara dan money politik tiga perkara," tuturnya.

"Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon sembilan perkara, menghalangi penyelenggaraan pemilihan melaksanakan tugas satu perkara yang terakhir kampanye dengan menghina, menghasut SARA 2 perkara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Awi mengatakan, pada tanggal 13-14 Oktober, Sentra Gakkumdu Pilkada 2020 telah melaksanakan 84 kegiatan preemtif atau imbauan. Kegiatan preemtif terbanyak berasal dari Polda Sumatera Barat dengan 14 kegiatan.

"Polda Kalsel sebanyak 12 kegiatan. Polda Kalteng sebanyak 10 kegiatan. Kemudian kegiatan preventif (pencegahan) Polda jajaran telah melaksanakan 285 kegiatan preventif," bebernya.

Selain kegiatan preemtif dan preventif, Awi mengatakan Sentra Gakkumdu juga melakukan kegiatan represif atau penindakan terhadap pelanggaran Pilkada 2020. Per 13 Oktober 2020, hanya ada 1 kasus dari 50 Sentra Gakkumdu.

"Perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 4 laporan yaitu Sentra Gakkumdu Sula Kepulauan kemudian Sentra Gakkumdu Balikpapan, Sentra Gakkumdu Balukumbar dan Sentra Gakkumdu Kota Makassar," tukasnya.(Hdi)