PMJ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh pejabat negara termasuk menteri hingga gubernur untuk gerak cepat dalam mengantisipasi risiko gagal panen akibat musim kemarau yang berkepanjangan. "Kita harus mulai mengantisipasi kekeringan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). Berdasarkan laporan BMKG, musim kemarau tahun 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. Beberapa daerah di Indonesia bahkan sudah tidak turun hujan selama 21 hari. Jokowi menegaskan kekeringan selama 21 hari tanpa hujan masuk status waspada, sedangkan 31 hari sebagai siaga, dan jika telah sampai 61 hari tanpa hujan maka masuk status awas. Adapun wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan di antaranya Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT. [caption id="attachment_32966" align="aligncenter" width="720"] Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. (foto: IG @sekretariat.kabinet)[/caption] Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Jokowi meminta pihak terkait untuk langsung turun ke lapangan. "Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," tegas Jokowi. "Saya juga minta (kepastian) suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari," sambungnya. Jika diperlukan, Jokowi meminta dilakukan modifikasi cuaca dan sungai bor. "Saya minta menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hot spot yang ada, dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," pungkasnya. (BHR)