test

News

Jumat, 22 Desember 2023 07:09 WIB

Polri Siapkan Tujuh Satgas untuk Pengamanan Selama Nataru

Editor: Hadi Ismanto

Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Lilin 2023 di Lapangan Silang Monas, Jakarta. (Foto: PMJ News)

PMJ NEWS - Polri memperkirakan 107 juta masyarakat akan melakukan mobilitas selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 persen akan mengunjungi tempat wisata.

Hal tersebut disampaikan Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Lilin 2023 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

"Ada 107 juta masyarkat yang akan bergerak, dimana dari 107 juta ini terdiri dari 45 persen mengunjungi tempat tempat wisata, 31 persen melaksanakan mudik, dan 19 persen melaksanakan ibadah," ungkap Verdianto Iskandar.

Untuk pengamanan Nataru, Polri telah menyiapkan tujuh Satuan Tugas (Satgas) di antaranya Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum (Penegakan Hukum, Satgas Tindak, Satgas Pam Humas, Satgas Pam Banops.

"Sasaran kita benda yaitu kendaraan diperiksa apakah layak pakai atau tidak, selanjutnya ada sasaran tempat yaitu seperti tempat wisata, mall, tempat ibadah dan lain lain, dan tempat kegiatan kita harus cek jangan sampai sarana tidak layak pakai,” kata Verdianto.

Verdianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor. Hal ini dikarenakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.

"Pergerakan lebih banyak ke pulau jawa dengan kendaraan menggunakan sarana angkutan darat atau jalan. Kami minta untuk menghindari kendaraan roda dua, karena sangat bahaya sekali dan kami sampaikan kepada pengusaha bus untuk mengecek sopirnya," tuturnya.

Verdianto menambahkan, Polri telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru. Koordinasi tersebut dilakukan dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan tokoh agama.

BERITA TERKAIT