PMJ NEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mengusut dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri.

"Saat ini beberapa analisis sedang dijalankan," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (29/11/2023).

"Seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih," sambungnya.

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan, KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.

"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim Polri, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," tuturnya.

Hasyim menambahkan, saat ini KPU juga tengah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan pihaknya masih mendalami indikasi kebocoran data KPU yang ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber

"Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” ujar Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Dari hasi pendalaman, lanjut dia, tim Dittipidsiber Bareskrim Polri menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.

Akun X (Twitter) dengan nama pengguna @p4c3n0g3 tersebut membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.

"Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU," ucapnya.