PMJ NEWS - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menanggapi maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mayoritas korbannya perempuan dan anak-anak.

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masuk dalam tier II dalam pencegahan dan penanganan TPPO," ujar Bintang melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susianawati di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Minggu (30/7/2023).

Ratna menjelaskan, sejatinya perdagangan orang tak hanya menggunakan modus pengiriman pekerja migran. Banyak pula kasus TPPO yang menggunakan modus dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

"Faktor mencari pekerjaan yang lebih baik, keinginan mencari suasana baru, perubahan gaya hidup serta tingginya permintaan tenaga kerja yang murah dan tidak memiliki skill menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO," tuturnya.

"Korban tergiur iming-iming magang kerja, tawaran beasiswa. Bahkan saat ini sudah menggunakan teknologi untuk mendapatkan keuntungan instan melalui online scamming (judi online) dan mulai merambah di beberapa daerah di Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, teknologi juga dimanfaatkan pelaku untuk eksploitasi dari mulai perekrutan, pengiklanan korban, hingga manajemen keuangan dari bisnis pelaku. Ia mengatakan pelaku juga menyasar mereka yang memiliki pendidikan tinggi.

"Data Penyelamatan Calon PMI korban TPPO yang dikumpulkan oleh BP2MI periode tahun 2022, mencatat sebanyak 5.848 CPMI nonprosedural yang di selamatkan," ungkapnya.

Sementara itu, data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mulai tahun 2020 sampai 2022 tercatat adanya 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO. Mayoritas dari korban adalah perempuan dan anak.

"Simfoni PPA mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak," tukasnya.