PMJ – Dalam kunjunganya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan dan destinasi wisata Jendela Indonesia Manado, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah siap membantu memajukan pariwisata di Sulawesi Utara. "Di Sulawesi Utara butuh tambahan hotel banyak sekali. Yang menyampaikan itu maskapai dan biro perjalanan. Banyak sekali yang ingin datang ke sini. Tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin mem-backup hal-hal yang belum siap tadi," kata Jokowi seperti dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (5/7/2019). Jokowi menuturkan bahwa masih banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antar berbagai pihak, khususnya untuk menggenjot arus investasi masuk ke KEK Tanjung Pulisan. "Ini mau kita selesaikan, biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai," tegas Jokowi. [caption id="attachment_31602" align="aligncenter" width="930"] Presiden Joko Widodo di pelabuhan Pelindo Kota Manado meninjau rencana pengembangan prasarana pariwisata. (foto: IG @sekretariat.kabinet)[/caption] Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah antara lain perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi, pelebaran jalan menuju lokasi wisata dan pembangunan jalan tol untuk memudahkan akses jalan. Usai meninjau perkembangan KEK Tanjung Pulisan, Jokowi juga mengunjungi destinasi wisata populer Jendela Indonesia yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Manado. Jendela Indonesia merupakan tempat wisata yang dalam 2,5 bulan belakangan sukses berkembang menjadi pusat aktivitas wisata seperti kuliner yang berasal dari usaha mikro kecil (UKM) lokal. "Di sini menurut saya ada sebuah peluang besar untuk menarik wisatawan, turis, yang itu akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi provinsi Sulawesi Utara," ujar Jokowi. "Mungkin besok sebelum terbang ke Jakarta, kita mau rapat terbatas untuk urusan tata ruang yang menghambat. Harus diselesaikan. Jangan sampai regulasi yang ada itu tidak memberikan kecepatan, tapi menghambat keputusan lapangan," sambungnya. (BHR)