PMJ – Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lima instruksi kepada jajarannya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Jokowi meminta pada 2020 seluruh jajarannya harus bisa mengantispiasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis. "Terus kita jaga (APBN) tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan  pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Pada instruksi pertama, Presiden mengingatkan bahwa pada 2020 fokus pemerintah adalah pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, APBN 2020 harus fokus pada penididkan, kesehatan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta kebutuhan industri. "Yang kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan saya harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," terang Jokowi. [caption id="attachment_32970" align="aligncenter" width="720"] Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. (foto: IG @sekretariat.kabinet)[/caption] Jokowi menggaris bawahi masalah stunting dan kurang gizi serta keselamatan ibu hamil saat melahirkan. Program imunisasi dimina untuk betul-betul dijadikan fokus dalam pembangunan SDM. Instruksi ketiga terkait infrastruktur dimana Jokowi meminta untuk lebih difkokuskan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM. Keempat, Jokowi berharap RAPBN 2020 mampu mengurangi kemiskinan. "Dan saya lihat yang namanya PKH, dana desa dan nantinya kartu sembako nantinya bisa menyasar ke yang menbutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM," ujarnya. Terakhir, Jokowi meminta untuk belanja pegawai agar dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Semua kementerian dan lembaga diimbau menggunakan anggaran seefisiien mungkin dan mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. (BHR)