test

News

Selasa, 9 Agustus 2022 18:17 WIB

Jokowi Harap Seminar Lemhanas Rumuskan Strategi Mereduksi Politik Identitas

Editor: Hadi Ismanto

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers. (Foto: PMJ News/YouTube Setpres)

PMJ NEWS - Peserta didik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas menggelar seminar Nasional bertema 'Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas'. Acara berlangsung di ruang Gajah Mada, Gedung Lemhannas, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara kunci pada seminar nasional ini. Adapun kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas Andy Widjajanto.

Sementara hadir juga sejumlah narasumber antara lain Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Staf Khusus Kemenkominfo Dedy Permadi, dan anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Seminar Nasional bertema Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas. (Foto: PMJ News)
Seminar Nasional bertema Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas. (Foto: PMJ News)

Dalam sambutan secara virtual, Jokowi menyebut seminar ini merupakan bentuk aktualisasi sesanti Tanhana Dharma Mangrva atau tidak ada kebenaran yang mendua sehingga diharapkan dapat mereduksi politik identitas.

"Saya harap seminar ini menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dengan merumuskan strategi utama dalam mereduksi politik identitas dan juga melakukan adopsi teknologi dalam infrastruktur digital demokrasi untuk melahirkan pemilu yang lebih baik," ungkap Jokowi.

Presiden juga mengatakan, sesanti Tanhana Dharma Mangrva dirumuskan bukan untuk membuat perbedaan, melainkan untuk mempersatukan.

"Sesanti yang dibuat untuk memastikan kemajemukan menjadi pilar persatuan. Mengarahkan kita untuk merajut kebhinekaan menjadi satu persaudaraan yang abadi," ujar Presiden.

Jokowi juga menyebut, Pemilu serentak akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Dia menambahkan, Pemilu Serentak bukan sekadar menjalankan mandat Reformasi 1998.

"Tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang," tuturnya.

BERITA TERKAIT