PMJ – Dalam rapat terbatas (Ratas) bersama para menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa sistem perizinan investasi di Indonesia masih sangat 'birokrat'. Jokowi menilai terlalu banyak aturan sehingga investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. "Perizinan berinvestasi di negara kita betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit. Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (11/9/2019) kemarin. Jokowi mengaku masih kerap menerima keluhan dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia terkait perizinan investasi yang rumit. Jokowi khawatirkan hal tersebut akan memberikan citra negatif terhadap investor. "Situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negative (untuk Indonesia), karena dibandingkan dengan negara lain, mereka perizinan jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif yang jauh lebih menarik," tegasnya. "Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Karena negara-negara pesaing kita, kompetitor kita berlomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik berinvestasi. Sehingga yang saya ceritakan kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita," pungkasnya. (BHR)