PMJ NEWS - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin menilai keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cermin pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut dia, keterbukaan tersebut harus hadir di seluruh badan publik pemerintah.

Selain itu, komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat.

"Pemerintahan yang baik dan bersih, salah satunya tercermin dalam keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik," ujar Wapres Maruf di acara Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 Desa Terbaik Se-Indonesia, Selasa (28/9/2021).

Wapres mengatakan, akurasi informasi publik juga dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya program-program penanganan Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dan testing, tracing dan treatment (3T).

Sehingga, nantinya diharapkan seluruh masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman, sehat dan produktif.

Dalam upaya optimalisasi informasi publik di masa pandemi saat ini, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik.

Apalagi, dengan telah tersedianya teknologi digitalisasi informasi dan berbagai platform aplikasi yang membuat informasi publik dapat diakses dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Dengan dukungan teknologi tersebut, Wapres meminta tidak ada lagi alasan bagi Badan Publik untuk menunda pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik.

"Semua badan publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik," tukasnya.