PMJ NEWS - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut pihak swasta membutuhkan 7,5 juta dosis vaksin. Namun pemerintah baru bisa menyediakan sebanyak 3,5 juta dosis pada Maret 2021.

Menurut dia, perusahaan swasta yang akan melakukan vaksinasi mandiri atau gotong royong ini berasal dari BUMN. Proses pembelian itu diwajibkan pemerintah kepada perusahaan swasta dalam negeri.

"Tidak kalah penting vaksin gotong royong bantu percepatan ini (penanganan Covid-19). Ini gratis tapi melibatkan swasta. Mereka beli dari pemerintah atau BUMN dan dibagikan pada para pekerja di perusahaan swasta," ungkap Menteri Erick Thohir, Kamis (25/2/2021).

Erick juga memastikan vaksin yang digunakan swasta bukan produksi Sinovac, melainkan vaksin Sinopharm dan Moderna. Pemerintah menargetkan ada 20,20 juta dosis, dengan rincian 15 juta dan 5,2 juta dosis vaksin.

Namun, lanjut Erick, untuk pengiriman vaksin akan dilakukan secara bertahap. Sinopharm mulai mendistribusikan vaksin ke Indonesia pada Maret-Juni 2021. Sedangkan Moderna akan mulai mengirim pada Juli-Oktober tahun ini.

Swasta hanya diizinkan melakukan pengadaan dengan pemerintah dalam bentuk vaksin jadi. Erick memastikan, swasta akan dikenakan biaya pembelian vaksin. Besaran harga pengadaan masih akan dibahas pihaknya.

Erick menegaskan, swasta dilarang melakukan impor vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi. Larangan tersebut sudah disepakati pemerintah. Larangan juga berlaku bagi komersialisasi vaksin dalam vaksinasi mandiri. Artinya, vaksinasi mandiri bagi karyawan diberikan secara gratis.