PMJ NEWS -  Pelaksanaan vaksinasi per klaster sesuai arahan Presiden Joko Widodo siap dilakukan untuk masyarakat umum.

"Terutama ini untuk masyarakat bukan petugas pelayanan publik," terang Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Siti Nadia Tarmizi, hari ini Sabtu (13/2/2021).

Siti Nadia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi per klaster mengutamakan daerah kasus dan angka kesakitan tinggi akibat Covid-19.

Sehingga, menurutnya, belum tentu setiap kabupaten dan kota dalam sebuah provinsi akan jadi fokus pelaksanaan vaksinasi tergantung klaster mana yang paling berisiko.

Sebagai contoh dalam sebuah provinsi terdapat 19 kabupaten dan kota namun hanya tiga di antaranya dengan risiko tinggi. Maka pelaksanaan vaksinasi difokuskan dulu pada tiga wilayah itu. 

Lebih jauh ia menuturkan, kemudian dari tiga kabupaten dan kota tersebut dilihat kembali kecamatan mana yang paling berisiko maka barulah dilaksanakan vaksinasi.

"Karena belum tentu semua kecamatan pada satu kabupaten itu risiko tinggi," sambungnya. 

Usai klaster atau wilayah dengan risiko tinggi dilakukan vaksinasi, maka barulah selanjutnya pemerintah berpindah ke klaster lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi per klaster itu juga dapat merujuk kepada zonasi sebuah daerah. Bila kabupaten A berada di zonasi merah, maka akan diprioritaskan untuk vaksinasi.

Namun demikian, Siti Nadia mengakui terkait vaksinasi klaster hingga kini belum ada keputusan akhir terkait petunjuk pelaksanaan di lapangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi COVID-19 dilaksanakan per klaster guna mempercepat terciptanya kekebalan komunal.